Krisis Listrik, Tanggung Jawab Apa dan Siapa? (2)

Agus Pambagio - detikNews

Jakarta - Menyambung tulisan terdahulu, saya akan melanjutkan pembahasan masalah krisis ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya jaringan Jamali (Jawa-Madura-Bali) yang selama ini dianggap banyak pihak cukup aman dan tidak akan mengalami penyalaan bergilir seperti sekarang. Sementara di luar Jamali sudah lima tahun belakangan ini listrik menyala secara bergiliran. Protes demi protes dari pelanggan dan Pemda ke pihak PT PLN (Persero) tak juga memperbaiki kualitas ketenagalistrikan diluar Jamali karena memang bukan PT PLN (Persero) yang harus bertanggung jawab tetapi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) sebagai regulator.

Kemungkinan memang ada kesalahan PT PLN (Persero) yang sangat hakiki dan menyesatkan publik di sini, yaitu perihal nama. Persoalan nama patut diduga menyesatkan sehingga publik beranggapan bahwa semua persoalan yang muncul di sektor ketenagalistrikan di Indonesia adalah urusan satu-satunya BUMN ketenagalistrikan yang bernama PT PLN (Persero).

Supaya jelas tanggung jawabnya di mata publik, sebaiknya Pemerintah RI jangan memberi nama PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) tetapi PT OLN (Operasi Listrik Negara). Yang nota bene memang hanya menjalankan operasional dan manajemen perusahaan, seperti layaknya perusahaan obat atau perusahaan kosmetik atau perusahaan korek kuping. Mereka tidak mengatur berbagai kebijakan dan perizinan yang menjadi landasan hukum beroperasinya sebuah perusahaan.

Supaya listrik bisa tersedia dengan baik dan terjangkau oleh publik, perlu aturan perundang-undangan yang jelas di sektor hulunya, seperti ketersediaan energi murah, sistem distribusi, transmisi dan di hilirnya yang terkait dengan harga jual, kompensasi jika merugikan pelanggan dan sebagainya. Operasi ketenagalistrikan hanya bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses produksi listrik sampai ke konsumen, bukan pengatur. Jika sumber energi murah tidak bisa diperoleh dengan mudah, harga jual ke konsumen mahal dan listrik menyala bergiliran itu bukan sepenuhnya tanggung jawab perusahaan operasi listrik tetapi tanggungjawab Negara.

Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan ketenagalistrikan akhir-akhir ini? Adakah solusinya yang “jitu” selain mengganti jajaran Direksi PT PLN (Persero)? Kalau krisis berlanjut, apa yang harus dilakukan oleh publik?

Akar Persoalan Rusaknya Sistem Ketenagalistrikan di Indonesia

Pertama, Pemerintah tidak serius memikirkan nasib bangsa ini ke depan yang akan kekurangan energi dan hidup kembali seperti di zaman batu. Bayangkan demi pendapatan tunai sesaat untuk menutup defisit APBN tahun berjalan, Pemerintah rela menjual energi primer kita seperti batubara dan gas alam ke luar negeri dengan sistem kontrak jangka panjang dan harga dipatok tetap sampai 20 - 30 tahun ke depan, seperti pada kasus Tangguh, Grissik dan lain-lain.

Tidak adanya kebijakan publik yang mengatur jumlah minimum energi yang harus dijual di pasar domestik agar dapat digunakan sebagai sumber energi murah oleh industri dalam negeri atau yang biasa disebut dengan Domestic Market Obligation (DMO) menjadi salah satu penyebab utama hancurnya ketenagalistrikan Indonesia.

Kebijakan ini memang sangat merugikan bangsa Indonesia dalam jangka panjang tetapi sangat menguntungkan APBN dalam jangka pendek. Coba baca isi kontraknya, saya jamin publik akan gemas dan marah karena posisi bangsa Indonesia sangat lemah. Ini yang membuat mantan Wakil Presiden Jusuf Kala pernah emosional dan melakukan negosiasi ulang dengan Beyond Petroleum (BP) sebagai Production Sharing Contract (PSC) lapangan gas Tangguh beberapa waktu yang lalu.

Kedua, panjangnya rantai perizinan di regulator (Departemen ESDM dan Departemen Keuangan) membuat kondisi ketenagalistrikan Indonesia semakin sekarat. Bayangkan untuk mendapatkan izin membangun sebuah pembangkit listrik swasta (IPP), diperlukan waktu paling cepat 300 hari. Untuk konstruksinya sendiri diperlukan waktu sekitar 3 tahun, sehingga sebuah pembangkit baru bisa beroperasi dalam waktu sekitar 4 tahun sejak izin diajukan. Bukan main lamanya!

Ketiga, kewajiban Negara memberikan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi dan menentukan Tarif dasar Listrik (TDL) tidak pernah berdasarkan hitung-hitungan nilai keekonomian ketenagalistrikan tetapi selalu hanya berdasarkan kepada kepentingan politis. Akibatnya industri ketenagalistrikan kita tidak pernah bisa beroperasi secara normal sebagai sebuah korporasi. Kebijakan seperti ini memang bisa mengurangi tekanan politik ke pemerintah yang sedang berkuasa tetapi secara nyata dan jangka panjang telah menghancurkan sistem ketenagalistrikan dan ekonomi Indonesia. Bagaimana mungkin ekonomi akan tumbuh hingga 7% jika listrik menyala secara bergiliran.

Langkah-Langkah Yang Harus Diambil Pemerintah

Terpuruknya ketenagalistrikan di Indonesia saat ini sudah sangat dalam dan akan berdampak luas secara sosial dan ekonomi masyarakat. Jika Pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah yang ekstrem dan tegas terkait dengan ketenagalistrikan, saya khawatir bangsa ini akan menjadi bangsa yang semakin direndahkan oleh bangsa lain karena masih hidup ala zaman batu. Lalu apa saja langkah-langkah ekstrem yang harus dilakukan regulator atau Pemerintah?

Pertama, Pemerintah dalam program 100 hari ini harus dapat menerbitkan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur DMO. Dalam PP tersebut, Indonesia harus mempunyai hak mendapatkan/membeli energi (batubara dan gas alam) minimal 35% dari jumlah yang diambil dari perut bumi Indonesia oleh PSC dengan harga ekspor terendah.

Alokasi ini dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri, seperti industri listrik, pupuk, keramik dan sebagainya agar produknya kompetitif. Artinya semua PSC hanya boleh menjual ke pasar ekspor maksimal 65% saja dari yang mereka ambil. Tidak semua yang diambil dari perut bumi Indonesia diekspor seperti sekarang.

Kedua, dalam program 100 hari Pemerintah harus mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 001 tahun 2006 jo Permen ESDM No. 004 tahun 2007 tentang Pembelian Tenaga Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepeningan Umum. Pembelian dan/atau sewa menyewa listrik antara PT PLN (Persero) dengan pembangkit swasta (IPP) sebaiknya dilakukan dengan cara Business to Business saja, tanpa melalui rantai birokrasi yang sangat panjang di Departemen ESDM seperti yang diatur oleh Permen tersebut.

Ketiga, dalam program 100 hari Pemerintah (Departemen Keuangan) harus menerbitkan sebuah peraturan yang menyatakan bahwa Pemerintah menanggung semua pajak dan bea masuk yang selama ini dibayarkan PT PLN (Persero) kepada Negara. Dengan cara ini Pemerintah diharapkan tidak usah melakukan pemberian subsidi secara tidak terukur seperti saat ini, kalaupun masih perlu memberi subsidi jumlahnya tidak terlalu besar sehingga tahun 2010 tidak perlu menaikkan TDL.

Keempat, dalam program 100 hari Pemerintah (Departemen ESDM) harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang panas bumi, agar pelaksanaan eksploitasi dan eksplorasi energi panas bumi bisa kompetitif untuk menggantikan energi yang berasal dari fosil, misalnya minyak solar.

Kelima, PT PLN harus segera melaksanakan e-auction atau e-procurement untuk semua proyek pengembangan ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dengan pihak swasta untuk mengurangi korupsi.

Terakhir, jika dalam 100 hari Menteri ESDM dan Menteri Keuangan tidak melakukan deregulasi tersebut, patut diduga mereka telah melakukan pembiaran yang dapat berakibat semakin terpuruknya bangsa ini. Untuk itu saya minta dengan hormat agar Presiden segera mengambil tindakan tegas terhadap Menteri bersangkutan.

Jika Presiden juga tidak melakukan tindakan apa pun dalam penyelamatan ketenagalistrikan Indonesia, kecuali hanya mengganti Direktur Utama PT PLN (Persero), patut diduga Presiden RI juga telah melakukan pembiaran. Mengingat sudah sangat kritisnya ketenagalistrikan kita, perlu didorong agar publik dapat melakukan tuntutan hukum secara kelompok atau class action kepada Presiden dengan menggunakan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teman-teman di Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) saya tunggu langkah-langkah cantiknya untuk dapat memfasilitasi publik melakukan tuntutan tersebut.

Agus Pambagio (Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen).

http://www.detiknews.com/read/2009/11/23/090001/1246665/103/krisis-listrik-tanggung-jawab-apa-dan-siapa--2-?991102605

Krisis Listrik, Tanggung Jawab Apa dan Siapa? (1)

Jakarta - Program 10.000 Mega Watt (MW) yang merupakan program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, ternyata gagal total karena sampai akhir 2009 PT PLN hanya mendapat pasokan tambahan listrik sebesar 900 MW atau kurang dari 10%. Hal ini disebabkan investor China yang menjadi pendukung utama program ini, ingkar janji.

Semula investor China bersedia membiayai program pembangunan pembangkit 10.000 MW tanpa jaminan dari Pemerintah RI. Namun pada akhirnya mereka meminta jaminan kepada Pemerintah sebesar 50% dari total investasi yang diperlukan. Hal ini tentu saja mengganggu kocek Pemerintah, meskipun dana perbankan BUMN sudah turun membantu.

Bermasalahnya pembangunan Proyek 10.000 MW ini tentunya menghambat penyediaan ketenagalistrikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Minimnya dana subsidi,
Tarif Dasar Listrik (TDL) yang lebih rendah dari Biaya Pokok Produksi (BPP), tidak
mencukupinya subsidi yang disediakan oleh Pemerintah dan tidak bankable-nya PT PLN (Persero) merupakan hambatan yang sangat serius bagi keberlangsungan suplai ketenagalistrikan di Indonesia.

Pertanyaannya: Siapakah yang paling bertanggung jawab? PT PLN (Persero) sebagai operator ataukah Pemerintah sebagai regulator? Dampak dari persoalan di atas membuat PT PLN (Persero), sebagai satu-satunya perusahaan penyedia jasa ketenagalistrikan di Indonesia, seolah-olah merupakan institusi tertuduh yang paling bertanggung jawab terhadap buruknya pelayanan ketenagalistrikan di Indonesia.

Listrik sering mati, tegangan naik turun, harga tidak pernah turun tetapi pelayanan makin buruk merupakan tuduhan yang selalu dialamatkan publik, DPR dan Pemerintah ke PT PLN (Persero). Lalu, apa dan siapa dong yang sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap buruknya ketenagalistrikan di Indonesia? Mari kita bahas secara singkat tapi padat.

Kebijakan Ketenagalistrikan, Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Dalam memproduksi listrik, PT PLN (Persero) sangat terkait dengan tersedianya pembangkit, transmisi dan distribusinya serta suplai dan jenis energi yang digunakan. Semakin sedikit jumlah pembangkit dan semakin banyak penggunaan energi fosil yang tak terbarukan, seperti minyak bumi, maka BPP akan semakin mahal.

Pertanyaannya, apakah semua itu bisa ditanggulangi hanya oleh operator saja, seperti PT PLN atau BUMD atau Perusahaan Listrik Swasta lainnya jika UU Ketenagalistrikan yang baru sudah berlaku?

Tentu saja tidak karena PT PLN (Persero) hanya sebuah operator ketenagalistrikan seperti yang tercantum dalam UU Ketenagalistrikan Kondisi PT PLN sebagai operator tidak akan berubah membaik meskipun Direktur Utama PT PLN, Fahmi Mochtar, digantikan oleh Jack Welch (mantan CEO GE) atau Warren Buffett (pemilik lembaga keuangan Berkshire Hathaway) sekalipun.

Hal itu disebabkan karena kebijakan investasi serta perizinan untuk membangun pembangkit baru, menentukan harga jual (TDL) dan jenis energi yang digunakan, 100% menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai regulator dengan pengawasan dari DPR-RI.

Operator hanya mengusulkan. Keputusan ada di tangan Pemerintah. Institusi Pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan di atas adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan, ditambah Kementerian BUMN sebagai wakil pemegang saham mayoritas.

Kementerian ESDM bertanggung jawab tentang kebijakan energi nasional yang sampai hari ini belum jelas. Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap alokasi dan besaran dana subsidi, besaran deviden serta pajak-pajak yang harus disetor. Apakah PT PLN (Persero) bisa seenaknya membeli gas alam atau batubara dengan harga lebih murah daripada harga pasar dunia (ekspor) tanpa nantinya Direksi harus behadapan dengan BPK/BPKP atau bahkan KPK dengan tuduhan merugikan negara dan masuk bui? Tentu saja tidak bisa tanpa seizin Pemerintah dan DPR-RI. Padahal dengan menggunakan bahan bakar gas atau batubara, BPP PT PLN bisa jauh lebih murah sehingga TDL tidak perlu terlalu sering naik.

Begitu pula PT PLN (Persero) juga tidak boleh berinvestasi sembarangan, kalaupun mempunyai cukup dana, untuk membangun pembangkit serta transmisi harus seizin Kementerian ESDM (memerlukan waktu sekitar 300 hari), Kementerian Keuangan, Komisi VII, Komisi XI dan Panitia Anggaran di DPR-RI.

Secara pribadi saya tidak membela PT PLN (Persero) tetapi mencoba menjelaskan pada publik tentang siapa bertanggung jawab apa, terkait dengan ketenagalistrikan di Indonesia. PT PLN tidak mungkin berubah jika banyak faktor yang tidak menjadi kewenangannya harus diubah. Sebagai operator, PT PLN hanya bisa menjalankan kebijakan, merawat fasilitas yang ada, bekerja efisien dan melayani konsumen dengan baik.

Bagaimana Kondisi Ketenagalistrikan Indonesia Terkini?

Sahibul hikayat untuk memenuhi kebutuhan operasi dan investasi PT PLN (Persero) tahun 2010 dibutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp 80 triliun. Angka ini tentunya fantastis tetapi kalau melihat efek bola saljunya, mau tidak mau, suka atau tidak suka dana tersebut harus dipenuhi Pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke tingkat saat sebelum krisis keuangan tahun 98, yaitu 7%. Di mana infrastruktur akan tumbuh 14% dan akan tercipta lapangan kerja yang baik. Tanpa listrik, kita jangan banyak berharap akan sejahtera. Haree genee tanpa listrik?

Sebagai catatan pemasukan PT PLN untuk tahun 2010 berasal dari penjualan surat utang (domestik dan internasional) sebesar Rp 9 triliun, dana internal PT PLN yang berasal dari penerimaan TDL dan lain-lain Rp 21,39 triliun (setelah TDL dinaikkan minimal sebesar 23% awal tahun 2010), dan subsidi Pemerintah tahun 2010 sekitar Rp 37,8 triliun. Sehingga dana total yang tersedia untuk tahun 2010 saja hanya sebesar Rp 68,19 triliun atau defisit sebesar Rp 11,81 triliun.

Nah, dari mana dana ini mau diambil dan untuk apa saja dana sebesar itu, akan kita ulas pada tulisan berikut.

Kebutuhan akan ketenagalistrikan bagi Indonesia sudah harus atau mutlak. Apa pun alasannya karena kekuatan pembangkit yang ada sudah beroperasi secara maksimal pada beban puncak. Kalau tidak segera dibangun pembangkit baru, maka listrik akan semakin sering padam dan kehancuran pembangkit yang ada akan semakin cepat karena dipaksa untuk bekerja terus menerus dengan perawatan minimal demi memenuhi kebutuhan listrik publik.

Terakhir, kalau pun ada masalah korupsi di lingkungan PT PLN, serahkan saja pada aparat penegak hukum untuk segera diproses tetapi jangan menjadi alasan Pemerintah untuk menghambat pertumbuhan ketenagalistrikan di Indonesia. Investasi dan terobosan di ketenagalistrikan oleh Pemerintah harus 'Now or Never'.

Salam Agus Pambagio (Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen)

http://www.detiknews.com/read/2009/11/09/102322/1237868/103/krisis-listrik-tanggung-jawab-apa-dan-siapa--1-

Hukum Penggunaan Hadis Dhaif

Berikut ini kami sajikan ulasan mengenai perbedaan mazhab para ulama dalam menyikapi hadis dhaif:

Mazhab pertama, mereka mengatakan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah halal, haram, fardh maupun wajib dengan syarat tidak ditemukan hadis lain dalam bab tersebut. Pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama seperti Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan hadis dhaif di sini adalah hadis yang kadar kedhaifannya tidak parah -- karena sudah jelas bahwa hadis yang keadaannya demikian pasti ditinggalkan oleh para ulama -- dan juga tidak ada hadis lain yang menyelisihinya.

Adanya kemungkinan bahwa hadis yang dinilai dhaif tersebut mengandung kebenaran sementara tak ada hadis lain yang menyelisihinya, maka hal ini menjadi alasan kuat bahwa hadis tersebut memiliki kemungkinan sahih sehingga boleh diamalkan.

Al-Hafizh Ibnu Mandah meriwayatkan bahwa ia mendengar Muhammad bin Sa'd Al Bawardi berkata: "Konsep yang dipakai oleh Imam Nasa'i adalah bahwa beliau menyebutkan setiap hadis yang tidak ada kesepakatan – dari para ulama -- untuk meninggalkannya". Ibnu Mandah menambahkan, "Demikian pula Abu Dawud menyetujui pendapat tersebut. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat lemah (dhaif) jika tidak ditemukan hadis lain dalam suatu bab karena hadis tersebut dianggapnya lebih kuat daripada pendapat murni seseorang".

Mazhab ini juga diikuti oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan: "hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat pribadi seseorang", karena beliau tidak beralih kepada Qiyas kecuali setelah dipastikan bahwa benar-benar tidak ada nash.

Beberapa ulama mentakwilkan riwayat-riwayat tersebut dengan mengatakan bahwa yang dimaksud hadis dhaif tersebut bukanlah hadis-hadis dhaif menurut istilah Ilmu Hadis melainkan yang dimaksud adalah hadis hasan, karena hadis tersebut bermakna lemah (dhaif) dibandingkan hadis sahih.

Akan tetapi, menurut kami takwil tersebut bermasalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Dawud: "ada beberapa hadis dalam kitabku, As-Sunan yang sanadnya tidak tersambung (terputus), yaitu mursal dan mudallas, hal itu dikarenakan tidak adanya hadis-hadis sahih pada (riwayat) para ahli hadis secara umum yang bersambung (muttashil). Contohnya seperti riwayat Al-Hasan dari Jabir, Al-Hasan dari Abu Hurairah, Al-Hakam dari Muqsim dari Ibnu Abbas…". Imam Abu Dawud menganggap hadis yang tidak tersambung (sanadnya) boleh diamalkan ketika tidak ditemukan hadis sahih, padahal sebagaimana diketahui bahwasannya hadis munqathi' (terputus sanadnya) merupakan salah satu jenis hadis dhaif.

Demikian pula jika yang dimaksud dengan hadis dhaif tersebut adalah hadis hasan maka tak ada artinya para Imam mengkhususkan hadis tersebut untuk diamalkan dengan alasan bahwa ia lebih baik daripada Qiyas, karena yang demikian itu telah disepakati mayoritas Ulama.

Mazhab kedua, mereka mengatakan bahwa beramal dengan hadis dhaif hukumnya mustahabb (disukai) dalam hal keutamaan-keutamaan (fadhail). Ini adalah pendapat mayoritas (Jumhur) Ulama ahli hadis, ahli fikih dan lain-lain. Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat ini menjadi kesepakatan di antara para ulama, demikian pula Syaikh Ali Al-Qari dan Ibnu Hajar Al-Haitami.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, berikut ini cuplikan perkataan beliau:

"Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengamalkan hadis dhaif ada tiga: Pertama, telah disepakati, yaitu bahwa hadis dhaif tersebut tidak parah kedhaifannya. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh seorang pendusta (kazzab), atau orang yang tertuduh berdusta atau orang yang memiliki kesalahan fatal tidak termasuk dalam kategori ini. Kedua, hadis tersebut harus berada dalam koridor Syariat Islam secara umum. Oleh karena itu, hadis yang sengaja dibuat-buat padahal tidak memiliki dasar sama sekali dalam Syariat Islam tidak dapat diterima. Ketiga, ketika mengamalkan hadis tersebut tidak disertai keyakinan bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah saw, dengan tujuan agar tidak terjadi penyandaran sesuatu yang tidak berasal dari beliau".

Ibnu Hajar Al-Haitami lebih mengarahkan pada pengamalan hadis dhaif dalam masalah keutamaa-keutamaan amal, beliau menyebutkan: "para ulama telah bersepakat mengenai bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam hal keutamaan-keutamaan amal, karena andaikan hadis tersebut ternyata benar keberadaannya (sahih), maka dengan mengamalkannya berarti hak-hak hadis tersebut telah terpenuhi. Kalaupun tidak demikian – terbukti dhaif -- maka hal tersebut tidak akan menimbulkan pengaruh buruk apapun seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu atau hilangnya hak orang lain".

Mazhab ketiga, mereka mengatakan bahwa mengamalkan hadis dhaif adalah tidak boleh secara mutlak, baik dalam masalah fadhail amal maupun halal dan haram. Pendapat ini diklaim sebagai pendapat Al-Qadhi Abu Bakr Ibnul Arabi.

Asy-Syihab Al-Khafaji dan Al-Jalal Ad-Dawani juga berpendapat demikian. Beberapa penulis kontemporer lebih cenderung memilih pendapat ini dengan alasan bahwa perkara-perkara tersebut di atas sama hukumnya seperti halal dan haram karena semuanya merupakan perkara syar'i. Lagipula hadis-hadis shahih dan hasan sudah mencukupi dan tidak diperlukan lagi hadis dhaif.

Demikianlah, permasalahan ini mengundang banyak polemik dan perdebatan-perdebatan yang sangat panjang yang insyaallah akan kita kupas di lain tempat. Kendatipun demikian, tampak bahwa pendapat yang bersifat paling menengahi di antara mazhab-mazhab tersebut adalah pendapat kedua. Hal itu dikarenakan kami menimbang persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama dalam masalah beramal dengan hadis dhaif tersebut yang menunjukkan bahwa hadis dhaif yang menjadi perdebatan di sini bukanlah hadis yang divonis palsu, melainkan hadis yang belum jelas kemungkinan kebenarannya (validitas) sehingga masih menyisakan peluang, dan peluang ini dapat diselesaikan ketika tidak ditemukan hadis lain yang menentangnya atau jika hadis tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam sehingga dibenarkan beramal dengan hadis tersebut demi menjaga hak-haknya.

Adapun anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa beramal dengan hadis dhaif dalam masalah fadhail adalah sama dengan menciptakan ibadah baru dan membuat aturan baru dalam agama yang tidak direstui oleh Allah swt, maka hal itu telah dijawab oleh para ulama, mereka mengatakan bahwa diutamakannya beramal adalah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menganjurkan beramal demi menjaga (berhati-hati) dalam masalah agama. Beramal dengan hadis dhaif termasuk dalam kategori ini, dengan demikian tak terdapat penambahan apapun dalam syariat Islam.

Menurut pandangan saya (DR. Nuruddin 'Eter), seseorang yang mengamati persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama tersebut menafikan adanya peluang untuk menambah hal-hal baru dalam syariat. Hal itu tampak jelas dari syarat mereka bahwa sebuah hadis dhaif diharuskan tidak keluar dari koridor syariat dan prinsip-prinsip syar'i yang sudah baku secara umum. Oleh karena itu, status hukum asal hal ini adalah legal menurut hukum syar'i, baru kemudian muncullah hadis dhaif tersebut yang tidak bertentangan dengan syariat.

Contoh:

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya, sebagai berikut:

Abu Ahmad al-Marrar bin Hammuyah mengabarkan kami, ia berkata: Muhammad bin Mushaffa mengabarkan kami, ia berkata: Baqiyyah bin Al-Walid mengabarkan kami dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Mi'dan dari Abu Umamah dari Rasulullah saw bahwasannya beliau bersabda: "Barangsiapa yang mendirikan shalat pada dua malam hari raya dengan mengharapkan ridha Allah, maka hatinya takkan mati di saat hati-hati yang lain sedang mati".

Pada sanad tersebut, para perawi adalah Tsiqat, kecuali Tsaur bin Yazid, ia dituduh dengan tuduhan bid'ah Qadariyah. Akan tetapi dalam hal ini ia meriwayatkan hadis yang tidak ada sangkut pautnya dengan kebid'ahannya tersebut sehingga tidak berpengaruh terhadap hadisnya. Muhamad bin Mushaffa adalah seorang yang sangat jujur (Shaduq), ia banyak meriwayatkan hadis sehingga Ibnu Hajar memberikan label "Hafizh" kepadanya. Adz-Dzahabi berkomentar bahwa ia adalah seorang tsiqah masyhur (sangat terpercaya dan populer), akan tetapi dalam riwayat-riwayatnya terdapat riwayat yang munkar. Dalam sanad tersebut juga terdapat Baqiyyah bin Al-Walid, dia termasuk di antara jajaran para imam huffahz yang sangat jujur. Akan tetapi ia sering sekali melakukan tadlis (pengaburan) dari para perawi lemah (dhaif). Imam Muslim menukil riwayatnya hanya sebagai penguat saja (mutaba'ah). Sementara dia (Baqiyyah) tidak menyebutkan secara terus terang bahwa ia benar-benar telah mendengar hadis tersebut, sehingga hadis tersebut dianggap dhaif.

Para ulama berpendapat bahwa menghidupkan dua malam hari raya, baik dengan berzikir maupun ibadah-ibadah lainnya hukumnya sunnah (mustahab) sesuai dengan hadis dhaif ini, karena hadis dhaif boleh diamalkan dalam hal keutamaan-keutamaan amal sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, Al-Adzkar.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa qiyamullail (shalat pada malam hari) dan mengisi malam tersebut dengan ibadah adalah sesuai anjuran agama sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mutawatir. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa, berzikir dan lain sebagainya adalah perkara yang dianjurkan di setiap waktu dan tempat, termasuk dua malam hari raya.

Di sini tampak jelas bahwa hadis tersebut tidaklah membawa ajaran baru, melainkan membawa sesuatu yang bersifat parsial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat dan teks-teks syar'I secara umum sehingga tidak diragukan lagi bahwa beramal dengan hadis tersebut hukumnya adalah boleh.

Meriwayatkan Hadis Dhaif

Adapun sekedar meriwayatkan hadis dhaif dalam masalah selain akidah, hukum halal dan haram, seperti dalam masalah anjuran (targhib) dan ancaman (tarhib), kisah, nasehat dan semisalnya, para ulama telah membolehkannya selama hadis tersebut tidak divonis maudhu' (palsu) atau sejenisnya tanpa menerangkan bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Riwayat-riwayat semacam ini sangatlah banyak dan populer. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan sejumlah riwayat hadis dhaif dalam kitabnya, Al-Kifayah.

Demikian pula Imam Ahmad, beliau mengatakan: "apabila kami meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah saw yang berkenaan dengan hukum halal dan haram, sunnah dan hukum-hukum lainnya maka kami memperketat dalam masalah sanad, adapun jika berkenaan dengan fadhail amal ataupun yang tidak berhubungan dengan hukum maka kami mempermudahnya".

Kendatipun demikian, para ulama tetap memperhatikan sisi ketelitian dalam periwayatan mereka. Mereka tidak meriwayatkan hadis-hadis dhaif dengan ungkapan jazm (pasti) ketika menyebutkan bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah saw. Oleh karena itu, seseorang tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif dengan ungkapan: "Rasulullah saw bersabda demikian", atau "melakukan hal demikian" atau "menyuruh demikian" atau kalimat-kalimat sejenisnya yang memberi kesan jazm (kepastian) bahwa semua itu benar-benar berasal dari Rasulullah saw. Akan tetapi, lafal yang harus digunakan adalah: "diriwayatkan bahwa Rasulullah saw berkata demikian", atau "terdapat kabar dari Rasulullah bahwa beliau mengatakan demikian", "diceritakan bahwa beliau berkata demikian" atau kalimat-kalimat sejenisnya.

Adapun riwayat yang masih mengandung keraguan, maka dapat digunakan kalimat: "Rasulullah saw bersabda demikian, dengan asumsi bahwa riwayat ini benar (sahih atau hasan)".

Akan tetapi para ulama terdahulu sering menggunakan kalimat "ruwiya" untuk hadis-hadis yang sahih dengan asumsi bahwa hadis tersebut sudah sangat populer di kalangan mereka pada waktu itu, sebagaimana akan kita bahas pada bab tersendiri mengenai hadis mu'allaq, insyaallah.

Diterjemahkan dari kitab Manhaj an Naqd fi Ulumil Hadis karya DR. Nuruddin 'Eter, hal 291-297

diantara penggunaan hadits dhoif adalah sebagai berikut :

1. Fadhaa-ilul A’maal (keutamaan amal), maksudnya hadits-hadits yang menerangkan tentang keutamaan- keuta-maan amal
2. At-Targhiib (memotivasi), yakni hadits-hadits yang berisi pemberian semangat untuk mengerjakan suatu amal dengan janji pahala dan Surga
3. At-Tarhiib (menakuti), yakni hadits-hadits yang berisi ancaman Neraka dan hal-hal yang mengerikan bagi orang yang mengerjakan suatu perbuatan
4. Kisah-kisah tentang para Nabi ‘alaihimush Shalatu wa sallam dan orang-orang shalih
5. Do’a dan dzikir, yaitu hadits-hadits yang berisi lafazh-lafazh do’a dan dzikir

Asma'ul Husna

Asmaul Husna

ALLAH memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna.
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-Asma al-Husna ini jumlahnya ada 99, karena ALLAH menyukai bilangan yang ganjil.

Sesungguhnya ALLAH mempunyai sembilan puluh sembilan nama, yaitu seratus kurang satu. Barangsiapa menghitungnya, niscaya ia masuk surga. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sembilan puluh sembilan nama tsb menggambarkan betapa baiknya ALLAH. Nama-nama dalam Asmaul Husna ini, ALLAH sendirilah yang menciptakannya.

Dia-lah ALLAH yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang Membentuk Rupa, yang Mempunyai Nama-Nama yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Hasyr: 24)

Sebutlah nama-nama ALLAH, dalam setiap zikir dan doa kita. Jika kita memohon diberi petunjuk, sebutlah nama Al-Hâdi (Maha Pemberi Petunjuk). Jika kita mohon diberi sifat kasih sayang, sebutlah nama Ar-Rahmân (Maha Pengasih). Semoga doa kita akan semakin makbul.
Anjuran untuk menggunakan Asmaul Husna dalam berzikir dan berdoa, diterangkan oleh ALLAH SWT dalam Al-Quran.

Hanya milik ALLAH asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-A'râf: 180)

Asmaul Husna hanya milik ALLAH SWT. Manusia sebagai makhluk-Nya hanya dapat memahami, mempelajari, dan meniru kandungan makna dari nama yang baik tsb dalam kehidupan sehari-hari.

No.	Nama	Arab	Indonesia	Inggris / antara lain terdapat di
	Allah	الله		The God
1	Ar Rahman	الرحمن	Yang Memiliki Mutlak sifat Pemurah	The All Beneficent [Al-Faatihah: 3]
2	Ar Rahiim	الرحيم	Yang Memiliki Mutlak sifat Penyayang	The Most Merciful [Al-Faatihah: 3]
3	Al Malik	الملك	Yang Memiliki Mutlak sifat Merajai/Memerintah	The King, The Sovereign [Al-Mu'minuun: 11]
4	Al Quddus	القدوس	Yang Memiliki Mutlak sifat Suci	The Most Holy [Al-Jumu'ah: 1]
5	As Salaam	السلام	Yang Memiliki Mutlak sifat Memberi Kesejahteraan	Peace and Blessing[Al-Hasyr: 23]
6	Al Mu`min	المؤمن	Yang Memiliki Mutlak sifat Memberi Keamanan	The Guarantor[Al-Hasyr: 23]
7	Al Muhaimin	المهيمن	Yang Memiliki Mutlak sifat Pemelihara	The Guardian, the Preserver[Al-Hasyr: 23]
8	Al `Aziiz	العزيز	Yang Memiliki Mutlak Kegagahan	The Almighty, the Self Sufficient[Aali 'Imran: 62]
9	Al Jabbar	الجبار	Yang Memiliki Mutlak sifat Perkasa	The Powerful, the Irresistible[Al-Hasyr: 23]
10	Al Mutakabbir	المتكبر	Yang Memiliki Mutlak sifat Megah, Yang Memiliki Kebesaran	The Tremendous[Al-Hasyr: 23]
11	Al Khaliq	الخالق	Yang Memiliki Mutlak sifat Pencipta	The Creator[Ar-Ra'd: 16]
12	Al Baari`	البارئ	Yang Memiliki Mutlak sifat Yang Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)	The Maker[Al-Hasyr: 24]
13	Al Mushawwir	المصور	Yang Memiliki Mutlak sifat Yang Membentuk Rupa (makhluknya)	The Fashioner of Forms[Al-Hasyr: 24]
14	Al Ghaffaar	الغفار	Yang Memiliki Mutlak sifat Pengampun	The Ever Forgiving[Al-Baqarah: 235]
15	Al Qahhaar	القهار	Yang Memiliki Mutlak sifat Memaksa	The All Compelling Subduer[Ar-Ra'd: 16]
16	Al Wahhaab	الوهاب	Yang Memiliki Mutlak sifat Pemberi Karunia	The Bestower[Aali 'Imran: 8]
17	Ar Razzaaq	الرزاق	Yang Memiliki Mutlak sifat Pemberi Rejeki	The Ever Providing[Adz-Dzaariyaat: 58]
18	Al Fattaah	الفتاح	Yang Memiliki Mutlak sifat Pembuka Rahmat	The Opener, the Victory Giver[Sabaa': 26]
19	Al `Aliim	العليم	Yang Memiliki Mutlak sifat Mengetahui (Memiliki Ilmu)	The All Knowing, the Omniscient[Al-Baqarah: 29]
20	Al Qaabidh	القابض	Yang Memiliki Mutlak sifat Yang Menyempitkan (makhluknya)	The Restrainer, the Straightener[Al-Baqarah: 245]
21	Al Baasith	الباسط	Yang Memiliki Mutlak sifat Yang Melapangkan (makhluknya)	The Expander, the Munificent[Ar-Ra'd: 26]
22	Al Khaafidh	الخافض	Yang Memiliki Mutlak sifat Yang Merendahkan (makhluknya)	The Abaser[Hadits at-Tirmizi]
23	Ar Raafi`	الرافع	Yang Memiliki Mutlak sifat Yang Meninggikan (makhluknya)	The Exalter[Al-An'aam: 83]
24	Al Mu`izz	المعز	Yang Memiliki Mutlak sifat Yang Memuliakan (makhluknya)	The Giver of Honor[Aali 'Imran: 26]
25	Al Mudzil	المذل	Yang Memiliki Mutlak sifat Yang Menghinakan (makhluknya)	The Giver of Dishonor[Aali 'Imran: 26]
26	Al Samii`	السميع	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mendengar	The All Hearing[Al-Israa': 1]
27	Al Bashiir	البصير	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Melihat	The All Seeing[Al-Hadiid: 4]
28	Al Hakam	الحكم	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Menetapkan	The Judge, the Arbitrator[Al-Mu'min: 48]
29	Al `Adl	العدل	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Adil	The Utterly Just[Al-An'aam: 115]
30	Al Lathiif	اللطيف	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Lembut	The Subtly Kind[Al-Mulk: 14]
31	Al Khabiir	الخبير	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mengetahui Rahasia	The All Aware[Al-An'aam: 18]
32	Al Haliim	الحليم	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Penyantun	The Forbearing, the Indulgent[Al-Baqarah: 235]
33	Al `Azhiim	العظيم	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Agung	The Magnificent, the Infinite[Asy-Syuura: 4]
34	Al Ghafuur	الغفور	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pengampun	The All Forgiving[Aali 'Imran: 89]
35	As Syakuur	الشكور	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pembalas Budi (Menghargai)	The Grateful[Faathir: 30]
36	Al `Aliy	العلى	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Tinggi	The Sublimely Exalted[An-Nisaa': 34]
37	Al Kabiir	الكبير	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Besar	The Great[Ar-Ra'd: 9]
38	Al Hafizh	الحفيظ	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Menjaga	The Preserver[Huud: 57]
39	Al Muqiit	المقيت	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pemberi Kecukupan	The Nourisher[An-Nisaa': 85]
40	Al Hasiib	الحسيب	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Membuat Perhitungan	The Reckoner[An-Nisaa': 6]
41	Al Jaliil	الجليل	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mulia	The Majestic[Ar-Rahmaan: 27]
42	Al Kariim	الكريم	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pemurah	The Bountiful, the Generous[An-Naml: 40]
43	Ar Raqiib	الرقيب	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mengawasi	The Watchful[Al-Ahzaab: 52]
44	Al Mujiib	المجيب	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mengabulkan	The Responsive, the Answerer[Huud: 61]
45	Al Waasi`	الواسع	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Luas	The Vast, the All Encompassing[Al-Baqarah: 268]
46	Al Hakiim	الحكيم	Yang Memiliki Mutlak sifat Maka Bijaksana	The Wise[Al-An'aam: 18]
47	Al Waduud	الودود	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pencinta	The Loving, the Kind One[Al-Buruuj: 14]
48	Al Majiid	المجيد	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mulia	The All Glorious[Al-Buruuj: 15]
49	Al Baa`its	الباعث	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Membangkitkan	The Raiser of the Dead[Yaasiin: 52]
50	As Syahiid	الشهيد	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Menyaksikan	The Witness[Al-Maaidah: 117]
51	Al Haqq	الحق	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Benar	The Truth, the Real[Thaahaa: 114]
52	Al Wakiil	الوكيل	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Memelihara	The Trustee, the Dependable[Al-An'aam: 102]
53	Al Qawiyyu	القوى	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Kuat	The Strong[Al-Anfaal: 52]
54	Al Matiin	المتين	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Kokoh	The Firm, the Steadfast[Adz-Dzaariyaat: 58]
55	Al Waliyy	الولى	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Melindungi	The Protecting Friend, Patron, and Helper[An-Nisaa': 45]
56	Al Hamiid	الحميد	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Terpuji	The All Praiseworthy[An-Nisaa': 131]
57	Al Mushii	المحصى	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mengkalkulasi	The Accounter, the Numberer of All[Maryam: 94]
58	Al Mubdi`	المبدئ	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Memulai	The Producer, Originator, and Initiator of all[Al-Buruuj: 13]
59	Al Mu`iid	المعيد	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mengembalikan Kehidupan	The Reinstater Who Brings Back All[Ar-Ruum: 27]
60	Al Muhyii	المحيى	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Menghidupkan	The Giver of Life[Ar-Ruum: 50]
61	Al Mumiitu	المميت	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mematikan	The Bringer of Death, the Destroyer[Al-Mu'min: 68]
62	Al Hayyu	الحي	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Hidup	The Ever Living[Thaahaa: 111]
63	Al Qayyuum	القيوم	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mandiri	The Self Subsisting Sustainer of All[Thaahaa: 11]
64	Al Waajid	الواجد	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Penemu	The Perceiver, the Finder, the Unfailing[Adh-Dhuhaa: 6-8]
65	Al Maajid	الماجد	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mulia	The Illustrious, the Magnificent[Huud: 73]
66	Al Wahiid	الواحد	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Tunggal	The One, The Unique, Manifestation of Unity[Al-Baqarah: 133]
67	Al `Ahad	الاحد	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Esa	The One, the All Inclusive, the Indivisible[Al-Ikhlaas: 1]
68	As Shamad	الصمد	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta	The Self Sufficient, the Impregnable, the Eternally Besought of All, the Everlasting[Al-Ikhlaas: 2]
69	Al Qaadir	القادر	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan	The All Able[Al-Baqarah: 20]
70	Al Muqtadir	المقتدر	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Berkuasa	The All Determiner, the Dominant[Al-Qamar: 42]
71	Al Muqaddim	المقدم	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mendahulukan	The Expediter, He who brings forward[Qaaf: 28]
72	Al Mu`akkhir	المؤخر	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mengakhirkan	The Delayer, He who puts far away[Ibraahiim: 42]
73	Al Awwal	الأول	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Awal	The First[Al-Hadiid: 3]
74	Al Aakhir	الأخر	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Akhir	The Last[Al-Hadiid: 3]
75	Az Zhaahir	الظاهر	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Nyata	The Manifest; the All Victorious[Al-Hadiid: 3]
76	Al Baathin	الباطن	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Ghaib	The Hidden; the All Encompassing[Al-Hadiid: 3]
77	Al Waali	الوالي	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Memerintah	The Patron[Ar-Ra'd: 11]
78	Al Muta`aalii	المتعالي	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Tinggi	The Self Exalted[Ar-Ra'd: 9]
79	Al Barri	البر	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Penderma	The Most Kind and Righteous[Ath-Thuur: 28]
80	At Tawwaab	التواب	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Penerima Tobat	The Ever Returning, Ever Relenting[An-Nisaa': 16]
81	Al Muntaqim	المنتقم	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Penyiksa	The Avenger[As-Sajdah: 22]
82	Al Afuww	العفو	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pemaaf	The Pardoner, the Effacer of Sins[An-Nisaa': 99]
83	Ar Ra`uuf	الرؤوف	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pengasih	The Compassionate, the All Pitying[Al-Baqarah: 207]
84	Malikul Mulk	مالك الملك	Yang Memiliki Mutlak sifat Penguasa Kerajaan (Semesta)	The Owner of All Sovereignty[Aali 'Imran: 26]
85	Dzul Jalaali Wal Ikraam	ذو الجلال و الإكرام	Yang Memiliki Mutlak sifat Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan	The Lord of Majesty and Generosity[Ar-Rahmaan: 27]
86	Al Muqsith	المقسط	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Adil	The Equitable, the Requiter[An-Nuur: 47]
87	Al Jamii`	الجامع	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mengumpulkan	The Gatherer, the Unifier[Sabaa': 26]
88	Al Ghaniyy	الغنى	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Berkecukupan	The All Rich, the Independent[Al-Baqarah: 267]
89	Al Mughnii	المغنى	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Memberi Kekayaan	The Enricher, the Emancipator[An-Najm: 48]
90	Al Maani	المانع	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Mencegah	The Withholder, the Shielder, the Defender[Hadits at-Tirmizi]
91	Ad Dhaar	الضار	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Memberi Derita	The Distressor, the Harmer[Al-An'aam: 17]
92	An Nafii`	النافع	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Memberi Manfaat	The Propitious, the Benefactor[Al-Fath: 11]
93	An Nuur	النور	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)	The Light[An-Nuur: 35]
94	Al Haadii	الهادئ	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pemberi Petunjuk	The Guide[Al-Hajj: 54]
95	Al Baadii	البديع	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pencipta	Incomparable, the Originator [Al-Baqarah: 117]
96	Al Baaqii	الباقي	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Kekal	The Ever Enduring and Immutable [Thaahaa: 73]
97	Al Waarits	الوارث	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pewaris	The Heir, the Inheritor of All[Al-Hijr: 23]
98	Ar Rasyiid	الرشيد	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Pandai	The Guide, Infallible Teacher, and Knower [Al-Jin: 10]
99	As Shabuur	الصبور	Yang Memiliki Mutlak sifat Maha Sabar	The Patient, the Timeless [Hadits at-Tirmizi]